Pengumuman

Waspada Terhadap Penipuan yang mengatasnamakan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

WIKA tidak pernah melakukan kerjasama dengan biro perjalanan manapun, dan meminta peserta untuk membayar biaya akomodasi untuk kegiatan rekrutmen.

WIKA tidak bertanggungjawab atas kerugian materil yang diakibatkan dari penipuan tersebut.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi 021 80679200 ext. 50648.

Biro Rekrutmen dan Penempatan - Departemen Human Capital WIKA.

Indonesia′s Leading Integrated EPC & Investment Company

Whistle Blowing dan Gratifikasi


WHISTLE BLOWING SYSTEM

 

PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk menyadari, sebagai bagian dari upaya penegakan GCG, WIKA telah menetapkan serta menerapkan sistem pelaporan, atau whistle blowing system (WBS) di dalam tatanan tata kelolanya. WBS adalah pelaporan yang dilakukan oleh karyawan WIKA atas tindakan yang dinilai melanggar Code of Conduct Perseroan.

Pada Tahun 2014 Perusahaan menyatakan komitmennya melaksanakan penanganan Gratifikasi dan Pelanggaran peraturan lain di Code Of Conduct atau disebut dengan Whistle Blowing Sytem. Dekom dan Direksi sebagai Organ Perusahaan berkomitmen menerapkan keduanya dengan lebih serius di tahun 2018, dengan dibuatnya Prosedur Penanganan Pelanggaran Code Of Conduct

PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk. memiliki Prosedur Pengaduan Pelanggaran Code Of Conduct atau Whistle Blowing No WIKA-LDS-PM-01.02 Tanggal 3 Maret 2018.

Berikut adalah Ketentuan Alur Proses Penanganan Pelanggaran Code Of Conduct atau Whistle Blowing System:

    1. Direksi akan membentuk dan menetapkan Tim Kepatuhan GCG

    2. Identitas Tim Kepatuhan GCG bersifat confidential dan akan diberikan perlindungan terhadap pembalasan, tekanan, ancaman baik secara fisik, psikologis, administrasi maupun penuntutan hukum.

    3. Setiap identitas pelapor wajib dirahasiakan dan diberikan perlindungan atas kerahasiaan identitas pelapor sesuai dengan mekanisme perlindungan kerahasiaan.

    4. Penggunaan surat yang tidak beridentitas (surat kaleng) akan diperlakukan sebatas sebagai informasi awal dimana tindak lanjutnya tergantung kepada tingkat keyakinan Tim Kepatuhan GCG atas kebenaran substansi masalah yang dilaporkan.

    5. Direksi dan jajaran manajemen perusahaan wajib memberikan perlindungan, termasuk imunitas administrasi kepada pelapor pelanggaran terhadap pembalasan, tekanan, atau ancaman baik secara fisik, psikologis, administrasi maupun penuntutan hukum.

    6. Setiap laporan pelanggaran dan atau penyimpangan wajib memenuhi sifat tidak memihak (impartial) suku, ras, agama dan golongan serta tidak bersifat fitnah dan atau laporan palsu.

    7. Tidak ada hukuman yang dijatuhkan kepada pihak pelapor jika pelanggaran tersebut terbukti benar terjadi, kecuali jika yang bersangkutan terlibat dalam pelanggaran tersebut atau laporan merupakan fitnah.

    8. Direksi dapat memberikan penghargaan/reward kepada pelapor yang melaporkan pelanggaraan khususnya yang berhasil mencegah terjadinya kerugian perusahaan yang signifikan dengan bentuk dan besar penghargaan/reward akan ditentukan kemudian.

 

 

Berikut adalahAlur Pelanggaran Code Of Conduct atau whistle Blowing System :

1. Pengaduan Pelanggaran disampaikan kepada Tim Komite NRG melalui media :

a. Email pengaduan kepada Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG (komite.gcg@wikamail.id)

b. Surat ke alamat Komite NRG PT WIKA Jl. DI Panjaitan kav 10 Jakarta Timur

c. Komite NRG membagi kasusu yang terkait dengan oeprasional atau bukan, selanjutnya hasilnya disampaikan kepada TIM Kepatuhan GCG

 

2. Verifikasi:                                                      

Tim Kepatuhan GCG melakukan verifikasi atas laporan  yang masuk    berdasarkan catatan tim

a. Jika Tidak Benar, tidak ada   bukti dan tidak ada identitas, maka tidak akan dilakukan pemrosesan lebih lanjut. Tim Kepatuhan GCG akan menyampaikan kepada pelapor alasan tidak dilakukan pemrosesan

b. Jika Benar, ada bukti dan ada identitas, maka Tim Kepatuhan GCG menyampaikan laporan yang masuk kepada Tim Pencari Fakta, serta memutuskan dilakukannya review selanjutnya atau tidak.

 

3. Review

a. Diperlukan Tim Pencari Fakta  untuk menindaklanjuti laporan Tim Kepatuhan GCG.

b. Tidak Diperlukan Tim Pencari Fakta, diselesaikan oleh Tim Kepatuhan GCG  

 

4. Tim Kepatuhan GCG mengkoordinasi pembentukan Tim Pencari Fakta dengan SK Dirut

5. Tim Pencari Fakta melakukan Investigasi

6. Tim Pencari Fakta membuat hasil investigasi 

7. Tim Pencari Fakta meminta Tim Kepatuhan GCG membuat rekomendasi & tindak lanjut pokok bagi Majelis Kehormatan Pegawai dan Tim Kepatuhan GCG membuat Kesimpulan Pokok sebagai masukan bagi Majelis Kehormatan Pegawai.

8.Majelis Kehormatan Pegawai membuat Rekomendasi

9. Majelis Kehormatan Pegawai mereview laporan Tim Pencari Fakta dan Rekomendasi   Tindak Lanjut Pokok dari Tim Kepatuhan GCG dan Majelis Kehormatan Pegawai melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menghasilkan rekomendasi terbaik atas laporan tersebut.

 

DOWNLOAD : LAPORAN_WBS_2017

 

 

Pelaksanaan penegakan kepatuhan terhadap Code of Conduct dilakukan berdasarkan kebijakan terkait yang telah dimiliki oleh Perseroan maupun kebijakan terkait yang akan dikembangkan oleh Perseroan. Penegakantersebut juga menyesuaikan dengan perkembangan keadaan Perseroan serta perubahan peraturan perundang-undangan.

PIHAK YANG MENGELOLA PENGADUAN

   a. Tim Kepatuhan GCG

Tim Kepatuhan GCG adalah tim yang dibentuk oleh Perseroan untuk menerima dan menindaklanjuti laporan tentang pelanggaran dan/atau penyimpangan Code of conduct. Tim Kepatuhan GCG bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama Perseroan.

Identitas dari anggota Tim Kepatuhan GCG bersifat rahasia, dan setiap anggotanya akan diberikan perlindungan terhadap pembalasan, tekanan, ancaman fisik dan/atau psikologis, administrasi, maupun penuntutan hukum.

    b. Tim Pencari Fakta

Tim Pencari Fakta dibentuk dan direkomendasikan oleh Tim Kepatuhan GCG. Fungsi tim pencari fakta adalah untuk mencari serta menyelidiki indikasi penyelewengan terhadap pelaksanaan kepatuhan Code of conduct. Keberadaan Tim Pencari Fakta bersifat Ad Hoc.

    c. Majelis Kehormatan Pegawai

Majelis Kehormatan Pegawai terdiri dari pejabat dan/atau pegawai Perseroan yang diberi wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap pegawai yang dilaporkan atau diduga melanggar peraturan/Code of Conduct.

 

KETENTUAN DAN PERLINDUNGAN BAGI WHISTLE BLOWER

Selanjutnya, terdapat sejumlah ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan WBS WIKA, mencakup:

  1. Setiap anggota Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite yang ada serta Pegawai dapat menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap Code of Conduct kepada Perseroan secara pribadi, melalui surat, maupun email.
  2. Semua pelapor harus mencantumkan identitasnya dengan jelas. Pelaporan yang dilakukan tanpa identitas akan diperlakukan sebatas informasi awal, sedangkan tindak lanjut atas pelaporan tersebut akan diputuskan oleh Tim Kepatuhan GCG. Identitas pelapor akan dirahasiakan, kecuali apabila timbul hal-hal sebagai berikut :

Identitas pelapor diperlukan dalam kaitan dengan laporan atau penyidikan yang dilakukan oleh Pemerintah;

Isi pelaporan sejalan dengan kepentingan Perseroan dan sejalan dengan tujuan Code of Conduct ini; dan

Identitas pelapor diperlukan untuk mempertahankan posisi Perseroan di depan hukum

  1. Pelapor berhak mendapat perlindungan, termasuk imunitas administrasi, dari Direksi dan jajaran manajemen Perseroan.
  2. Setiap laporan pelanggaran dan/atau penyimpangan wajib bersifat tidak memihak suku, ras, agama, dan golongan tertentu. Laporan juga tidak diperkenankan bersifat fitnah, atau berisi keluhan pribadi, serta tidak terkait dengan Code of Conduct Perseroan.
  3. Pelaporan tidak akan dikenakan hukuman apapun karena tindakan pelaporannya, kecuali apabila yang bersangkutan terlibat dalam pelanggaran tersebut atau laporan merupakan fitnah.
  4. Tim Kepatuhan GCG bekerja dengan berpegang pada azas praduga tak bersalah. 

 

PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan bisnis Perseroan yang amanah, transparan dan akuntabel, maka Perseroan menyadari pentingnya pelaksanaan sikap yang tegas terhadap penanganan Gratifikasi yang melibatkan Insan WIKA tanpa kecuali meskipun termasuk dalam kegiatan usaha Perseroan.Penting sekali jika penanganan gratifikasidijadikan budaya di lingkungan WIKA.

Dalam kegiatan bisnisnya Perseroan berhubungan dengan korporasi lain ataunon-korporasi yang sarat dengan kepentingan-kepentingan tertentu sehingga terjadi hubungan intervensi, transaksi atau relasi yang tidak sehat.Untuk menangani hal tersebut, maka WIKA menyusun Mekanisme Pedoman Penanganan Gratifikasi yang selaras dengan Pedoman Tata Kelola Perseroan (Code of Corporate Governance) dan Pedoman Perilaku (Code of Conduct) serta nilai-nilai yang berlaku di Perseroan

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian Hadiah atau Cinderamata yang meliputi biaya tambahan (fee), uang atau barang, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh Insan WIKA terkait dengan wewenang/jabatannya di Perseroan, sehingga dapat menimbulkan benturan kepentingan yang mempengaruhi independensi, objektivitas maupun profesionalisme Insan WIKA. Selain itu ada Hiburan yakni segala sesuatu yang berbentuk kata-kata, tempat, benda, perilaku yang dapat menjadi penghibur dan menyenangkan bagi seseorang, yang meliputi namun tidak terbatas pada undangan makan, musik, film, opera, drama, pesta, atau permainan, olahraga, wisata dan lainnya

Komitmen Pelaksanaan Penanganan Gratifikasi oleh Jajaran Dekom dan Direksi

Pada Tahun 2014 Perusahaan menyatakan komitmennya melaksanakan penanganan Gratifikasi dan Pelanggaran peraturan lain di Code Of Conduct atau disebut dengan Whistle Blowing Sytem. Dekom dan Direksi sebagai Organ Perusahaan berkomitmen menerapkan keduanya dengan lebih serius di tahun 2018, dengan dibuatnya Prosedur Penanganan Pelanggaran Code Of Conduct. Dibantu oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, WIKA turut menekan aktivitas pelanggaran tersebut.

KPK Banner anti korupsi

 

 

Laporan Pelaksanaan Penanganan Gratifikasi dapat didownload sebagai berikut :LAPORAN_PENANGANAN_GRATIFIKASI_2017

 

PT WIJAYA KARYA (persero) Tbk. memiliki Prosedur Pengendalian Gratifikasi dengan No WIKA-LDS-PM-01.01 pada tanggal 19 Mei 2014

Berikut adalah Laporan mengenai Pelaksanaan Penanganan  Gratifikasi PT WIJAYA KARYA (persero) Tbk. Tahun 2015 :

Gratifikasi adalah pemberian/penerimaan uang/setara uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata , pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya dengan nilai berapa pun, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh Personil WIKA terkait dengan wewenang/jabatannya di Perseroan, sehingga dapat menimbulkan benturan kepentingan di masa yang akan datang.

Berikut adalah ketentuan Alur Penanganan Gratifikasi di WIKA :

Batasan Pemberian Hadiah/Cinderamata

 

  1. Pemberian Hadiah/Cinderamata dan/atau jamuan makan dan/atau Hiburan, DIPERBOLEHKAN sepanjang pemberian tersebut dimaksudkan untuk membina hubungan baik dalam batas-batas yang sesuai dengan kewajaran dan memperhatikan hubungan yang setara, saling menghormati dan tidak bertujuan untuk menyuap pihak yang bersangkutan untuk memberikan sesuatu hal kepada Perseroan yang tidak menjadi hak Perseroan secara hukum. Contoh pemberian dimaksud misalnya jamuan makan, kegiatan olah raga, tiket pertunjukan kesenian, buku, rekaman musik dan sebagainya.

     

  2. Pemberian Hadiah/Cinderamata berupa barang yang dimaksudkan untuk promosi Perseroan, wajib mencantumkan logo Perseroan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari barang dimaksud (logo Perseroan pada barang dimaksud tidak dapat dihilangkan).

     

  3. Pemberian honorarium rapat kepada Pihak Ketiga, DIPERBOLEHKAN sebagai apresiasi atas sumbangan pemikiran dan keahlian yang telah diberikan kepada Perseroan atas undangan resmi dari Perseroan, sepanjang kriteria dan besaran honorarium tersebut telah diatur dalam Peraturan Perseroan

     

  4. Pemberian Hadiah/Cinderamata berupa barang/uang/setara uang, DIPERBOLEHKAN, dalam hal Insan WIKA menghadiri acara Pernikahan, Khitanan, Kelahiran, atau Musibah, dengan nilai pemberian maksimum sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap acara, sepanjang pemberian tersebut tidak bermaksud untuk mempengaruhi pihak penerima, untuk melakukan dan/atau tidak melakukan sesuatu hal berkaitan dengan kedudukan/jabatannya

     

  5. Jamuan makan tidak perlu dibatasi, sejauh memenuhi kewajaran dan

       dilakukan di tempat yang terhormat dan tetap menjaga citra positif

       Perseroan

     

     

    Batasan Penerimaan Hadiah/Cinderamata

     

  1. Menerima Hadiah/Cinderamata yang mencantumkan logo/nama Perseroan pemberi, dengan batasan-batasan yang harus dipenuhi seluruhnya sebagai berikut:

    1. Logo, nama Perseroan/pihak yang memberikan benda-benda dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan/promosi Perseroan pemberi dan merupakan benda-benda yang lazim sebagai bentuk promosi Perseroan,

    2. Benda-benda yang tidak memiliki nilai finansial yang tinggi, seperti buku, flash disk, ballpoint, compact disc dan sebagainya.

    3. Bukan berupa pemberian yang melanggar kesusilaan dan hukum.

       

  2. Menerima honorarium sebagai pembicara, narasumber yang diundang secara resmi oleh Pihak Ketiga DIPERBOLEHKAN, sebagai apresiasi atas sumbangan pemikiran dan keahlian yang telah diberikan, sepanjang pemberian tersebut tidak bermaksud untuk mempengaruhi Insan WIKA untuk melakukan dan/atau tidak melakukan sesuatu hal berkaitan dengan kedudukan/jabatannya.

     

  3. Menerima Hadiah/Cinderamata berupa barang/uang/setara uang, DIPERBOLEHKAN, dalam hal Insan WIKA menyelenggarakan acara pernikahan, khitanan, kelahiran, atau terkait dengan musibah, dengan nilai pemberian maksimum sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per acara, sepanjang pemberian tersebut tidak bermaksud untuk mempengaruhi Insan WIKA, untuk melakukan dan/atau tidak melakukan sesuatu hal berkaitan dengan kedudukan/jabatannya.

 

  1. Menerima Hiburan yang masih dalam batas kewajaran, dengan memenuhi batasan-batasan secara keseluruhan, sebagai berikut :

 

    1. Hiburan tidak dilakukan secara terus-menerus oleh pihak pemberi kepada Insan WIKA atau anggota keluarganya.

    2. Bila penolakan terhadap Hiburan dimaksud dikhawatirkan dapat mempengaruhi hubungan bisnis secara institusi antara Perseroan dengan Pihak Ketiga yang menawarkan Hiburan.

    3. Tidak mengganggu waktu kerja Insan WIKA yang bersangkutan.

    4. Tidak melakukan pembicaraan mengenai pemberian informasi internal Perseroan yang dapat menimbulkan kecurangan dan benturan kepentingan.

       

  1. Dalam kondisi tertentu, di mana Insan WIKA tidak dapat menghindar untuk menerima pemberian dari Mitra Kerja dan/atau pada posisi dimana barang/uang/setara uang atau dalam bentuk apapun, pemberian tersebut sudah ada di suatu tempat yang dititipkan kepada atau melalui orang lain tanpa sepengetahuan Insan WIKA tersebut, maka yang bersangkutan wajib mengembalikannya. Apabila hal ini tidak mungkin dilakukan, maka yang bersangkutan harus segera melaporkan kepada Atasan Langsung secara tertulis sesuai mekanisme yang diatur dalam Pedoman ini.

     

    Batasan Permintaan dari Pihak Ketiga

     

    Apabila menerima permintaan untuk pemberian Hadiah/Cinderamata, maka insan WIKA yang menerima permintaan tersebut:

    1. Melaporkan kepada Atasan Langsung

    2. Melakukan pengisian form pemberian/penerimaan Hadiah/Cinderamata dan data lengkap pihak ketiga

    3. Diberikan apabila berupa benda-benda yang tidak memiliki nilai finansial yang tinggi, seperti buku, flash disk, ballpoint, compact disc dan sebagainya.

       

      Untuk penerimaan yang merupakan barang hadiah/cinderamata/sumbangan/parsel yang cepat kadaluwarsa (misal: makanan dan minuman), maupun yang tidak cepat kadaluwarsa (misal: uang, emas, dan lainnya) dengan nilai nominal melebihi kewajaran, wajib melaporkan kepada KPK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan. KPK dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan penerimaan tersebut dapat menjadi milik penerima atau milik negara. Jika penerimaan dalam bentuk uang dan ditetapkan oleh KPK menjadi milik negara, maka uang tersebut ditransfer melalui rekening yang telah disediakan KPK.

 

Kewajiban Pelaporan :

Apabila terdapat penerimaan Hadiah/Cinderamata dan atau Hiburan di luar batasan yang sudah diatur Perseroan, maka Insan WIKA wajib melaporkan hal tersebut melalui:

a. Atasan Langsung

Pelaporan melalui Atasan Langsung dilakukan oleh Insan WIKA yang menerima Hadiah/Cinderamata selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan, dengan menyampaikan form penerimaan Hadiah/Cinderamata dengan contoh Format sebagaimana diatur dalam Lampiran II dan III

 

b. Sistem Pelaporan Pelanggaran/Whistle Blowing System

Pelaporan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran/Whistleblowing System dilakukan apabila pelapor adalah Insan WIKA atau pihak-pihak lainnya (Pelanggan, Mitra Kerja dan Masyarakat) yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui Gratifikasi di Perseroan yang memiliki potensi untuk terjadinya penyalahgunaan wewenang/jabatan. Pelaporan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran/Whistleblowing System dilaksanakan sesuai dengan mekanisme tersendiri yang mengatur mengenai Sistem Pelaporan Pelanggaran/Whistleblowing System di Perseroan.

 

  1. Untuk penerimaan yang merupakan barang yang cepat kadaluwarsa (misal: makanan dan minuman), maka dapat diserahkan kepada Lembaga Sosial dengan menyampaikan bukti tanda penyerahan kepada Sekretaris Perseroan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah tanggal penerimaan sebagaimana dimaksud, dengan contoh Format sebagaimana diatur dalam Pedoman ini.

     

  2. Untuk penerimaan yang merupakan barang yang tidak cepat kadaluwarsa (misal: uang, emas, dan lainnya) wajib disimpan di Bagian Keuangan di lingkungan kerja Insan WIKA yang bersangkutan, sampai dengan ditentukannya status kepemilikan atas penerimaan tersebut oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan menyampaikan bukti tanda penyimpanan kepada Sekretaris Perseroan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah tanggal penerimaan sebagaimana dimaksud.

     

  3. Sekretaris Perseroan membuat rekapitulasi penerimaan Hadiah/Cinderamata serta melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan

 

  1. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pedoman Gratifikasi ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Perseroan.

 

 

 

 

 

 

 

 

HARGA SAHAM

Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA.JK)

ENTITAS ANAK

INVESTASI

PT WIKA Industri Energi
PT Jasamarga Surabaya Mojokerto
PT Jasamarga Kunciran Cengkareng
PT Jasamarga Bali Tol
PT WIKA Jabar Power
PT Prima Terminal Petikemas
PT Citra Marga Lintas Jabar
PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia
PT Air Minum Indonesia
PT. Trans Pacific Petrochemical Indonesia TPPI
PT Jasamarga Balikpapan Samarinda
PT Jasamarga Manado Bitung