Pengumuman

Waspada Terhadap Penipuan yang mengatasnamakan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

WIKA tidak pernah melakukan kerjasama dengan biro perjalanan manapun, dan meminta peserta untuk membayar biaya akomodasi untuk kegiatan rekrutmen.

WIKA tidak bertanggungjawab atas kerugian materil yang diakibatkan dari penipuan tersebut.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi 021 80679200 ext. 50648.

Biro Rekrutmen dan Penempatan - Departemen Human Capital WIKA.

Indonesia′s Leading Integrated EPC & Investment Company

Whistle Blowing dan Gratifikasi


WHISTLE BLOWING 

PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk menyadari, sebagai bagian dari upaya penegakan GCG, WIKA telah menetapkan serta menerapkan sistem pelaporan, atau whistle blowing system (WBS) di dalam tatanan tata kelolanya. WBS adalah pelaporan yang dilakukan oleh karyawan WIKA atas tindakan yang dinilai melanggar Code of Conduct Perseroan.

PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk. memiliki Prosedur Pengaduan Pelanggaran Code Of Conduct atau Whistle Blowing No WIKA-LDS-PM-01.02 Tanggal 26 Oktober 2011.

Berikut adalah Laporan Pelanggaran Code Of Conduct Tahun 2015 :

Laporan WBS 2015

 

Pelaksanaan penegakan kepatuhan terhadap Code of Conduct dilakukan berdasarkan kebijakan terkait yang telah dimiliki oleh Perseroan maupun kebijakan terkait yang akan dikembangkan oleh Perseroan. Penegakantersebut juga menyesuaikan dengan perkembangan keadaan Perseroan serta perubahan peraturan perundang-undangan.

PIHAK YANG MENGELOLA PENGADUAN

   a. Tim Kepatuhan GCG

Tim Kepatuhan GCG adalah tim yang dibentuk oleh Perseroan untuk menerima dan menindaklanjuti laporan tentang pelanggaran dan/atau penyimpangan Code of conduct. Tim Kepatuhan GCG bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama Perseroan.

Identitas dari anggota Tim Kepatuhan GCG bersifat rahasia, dan setiap anggotanya akan diberikan perlindungan terhadap pembalasan, tekanan, ancaman fisik dan/atau psikologis, administrasi, maupun penuntutan hukum.

    b. Tim Pencari Fakta

Tim Pencari Fakta dibentuk dan direkomendasikan oleh Tim Kepatuhan GCG. Fungsi tim pencari fakta adalah untuk mencari serta menyelidiki indikasi penyelewengan terhadap pelaksanaan kepatuhan Code of conduct. Keberadaan Tim Pencari Fakta bersifat Ad Hoc.

    c. Majelis Kehormatan Pegawai

Majelis Kehormatan Pegawai terdiri dari pejabat dan/atau pegawai Perseroan yang diberi wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap pegawai yang dilaporkan atau diduga melanggar peraturan/Code of Conduct.

 

KETENTUAN DAN PERLINDUNGAN BAGI WHISTLE BLOWER

Selanjutnya, terdapat sejumlah ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan WBS WIKA, mencakup:

  1. Setiap anggota Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite yang ada serta Pegawai dapat menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap Code of Conduct kepada Perseroan secara pribadi, melalui surat, maupun email.
  2. Semua pelapor harus mencantumkan identitasnya dengan jelas. Pelaporan yang dilakukan tanpa identitas akan diperlakukan sebatas informasi awal, sedangkan tindak lanjut atas pelaporan tersebut akan diputuskan oleh Tim Kepatuhan GCG. Identitas pelapor akan dirahasiakan, kecuali apabila timbul hal-hal sebagai berikut :

Identitas pelapor diperlukan dalam kaitan dengan laporan atau penyidikan yang dilakukan oleh Pemerintah;

Isi pelaporan sejalan dengan kepentingan Perseroan dan sejalan dengan tujuan Code of Conduct ini; dan

Identitas pelapor diperlukan untuk mempertahankan posisi Perseroan di depan hukum

  1. Pelapor berhak mendapat perlindungan, termasuk imunitas administrasi, dari Direksi dan jajaran manajemen Perseroan.
  2. Setiap laporan pelanggaran dan/atau penyimpangan wajib bersifat tidak memihak suku, ras, agama, dan golongan tertentu. Laporan juga tidak diperkenankan bersifat fitnah, atau berisi keluhan pribadi, serta tidak terkait dengan Code of Conduct Perseroan.
  3. Pelaporan tidak akan dikenakan hukuman apapun karena tindakan pelaporannya, kecuali apabila yang bersangkutan terlibat dalam pelanggaran tersebut atau laporan merupakan fitnah.
  4. Tim Kepatuhan GCG bekerja dengan berpegang pada azas praduga tak bersalah. 

 

PENGENDALIAN GRATIFIKASI

 

 

PT WIJAYA KARYA (persero) Tbk. memiliki Prosedur Pengendalian Gratifikasi dengan No WIKA-LDS-PM-01.01 pada tanggal 19 Mei 2014

Berikut adalah Laporan mengenai Pelaksanaan Penanganan  Gratifikasi PT WIJAYA KARYA (persero) Tbk. Tahun 2015 :

LAPORAN PELAKSANAAN PENANGANAN GRATIFIKASI 

Gratifikasi adalah pemberian/penerimaan uang/setara uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata , pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya dengan nilai berapa pun, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh Personil WIKA terkait dengan wewenang/jabatannya di Perseroan, sehingga dapat menimbulkan benturan kepentingan di masa yang akan datang.

 Ketentuanya adalah sebagai berikut :

  1. Menerima hadiah/cinderamata/sumbangan/parsel yang mencantumkan logo/nama Perusahaan pemberi, dengan batasan-batasan yang harus dipenuhi seluruhnya sebagai berikut:
  • Logo, nama Perseroan/pihak yang memberikan benda-benda dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan/promosi Perseroan pemberi.
  • Bukan berupa pemberian yang melanggar kesusilaan dan hukum.
  1. Menerima honorarium sebagai pembicara, narasumber yang diundang secara resmi oleh Pihak Ketiga diperbolehkan, sebagai apresiasi atas sumbangan pemikiran dan keahlian yang telah diberikan, sepanjang pemberian tersebut patut diduga tidak bermaksud untuk mempengaruhi pegawai yang bersangkutan untuk melakukan dan/atau tidak melakukan sesuatu hal berkaitan dengan kedudukan/jabatannya dan tidak dilarang dalam kode etik atau peraturan internal Perseroan.
  2. Setiap penerimaan, dicatat dalam form yang diisi oleh pegawai yang bersangkutan sebagai pihak penerima dan diketahui oleh Atasan Langsung dan Sekper
  3. Menerima hadiah/cinderamata/sumbangan/parsel dan/atau jamuan makan dan/atau hiburan yang masih dalam batas kewajaran, jika:
  • Tidak diterima secara terus-menerus atau frekuensi penerimaan yang tidak  terlalu sering sehingga patut diduga tidak bertujuan untuk memberikan suap.
  • Penolakan terhadap hadiah/cinderamata/sumbangan/parsel dan/atau jamuan makan dan/atau hiburan dimaksud dikhawatirkan dapat mempengaruhi hubungan bisnis secara institusi antara Perseroan dengan Pihak Ketiga yang menawarkan hadiah/cinderamata/sumbangan/ parsel dan/atau jamuan makan dan/atau hiburan.
  • Tidak mengganggu efektifitas dan efisiensi serta kualitas pekerjaan pegawai yang bersangkutan.
  • Tidak melakukan pembicaraan atau melakukan pertukaran informasi internal Perseroan penyebab kecurangan/fraud dan benturan  kepentingan
  1. Apabila terdapat penerimaan hadiah/cinderamata/sumbangan/parsel dan/atau jamuan makan dan/atau hiburan yang sudah di luar batas kewajaran, maka Personil WIKA dapat melaporkan hal tersebut kepada :
  • Atasan langsung diketahui oleh Sekretaris Perusahaan, dengan tetap mengisi form penerimaan
  • Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
  1. Untuk penerimaan yang merupakan barang hadiah/cinderamata/sumbangan/parsel yang cepat kadaluwarsa (misal: makanan dan minuman), maupun yang tidak cepat kadaluwarsa (misal: uang, emas, dan lainnya) dengan nilai nominal melebihi kewajaran, wajib melaporkan kepada KPK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan. KPK dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan penerimaan tersebut dapat menjadi milik penerima atau milik negara. Jika penerimaan dalam bentuk uang dan ditetapkan oleh KPK menjadi milik negara, maka uang tersebut ditransfer melalui rekening yang telah disediakan KPK.

 

 

HARGA SAHAM

Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA.JK)

ENTITAS ANAK

INVESTASI

PT WIKA Industri Energi
PT Jasamarga Surabaya Mojokerto
PT Jasamarga Kunciran Cengkareng
PT Jasamarga Bali Tol
PT WIKA Jabar Power
PT Prima Terminal Petikemas
PT Citra Marga Lintas Jabar
PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia
PT Air Minum Indonesia
PT. Trans Pacific Petrochemical Indonesia TPPI
PT Jasamarga Balikpapan Samarinda
PT Jasamarga Manado Bitung