Tata Kelola Perusahaan

Penerapan corporate governance merupakan hal penting bagi sebuah Perusahaan dan memiliki dampak secara langsung terhadap perekonomian sebuah negara. PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk. (Perseroan) sangat menyadari tentang hal ini, dan senantiasa mempertahankan komitmen terhadap efektivitas penerapan corporate governance.

Komitmen Perseroan terhadap penerapan corporate governance terlihat dari efektivitas governance structure yang dimiliki dan governance process yang telah dilaksanakan. Governance Structure dan Governance Process telah mendorong dicapainya Governance Outcome sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan Perseroan.

Prinsip Dasar Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Dalam penerapan GCG, Perusahaan mematuhi lima prinsip berikut:

Accountability

Kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Responsibility

Kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap perundang-undangan.

Independency

Kemandirian pengelola perusahaan untuk bertindak tanpa terpengaruh tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Fairness

Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan, yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan yang berlaku.

Transparency

Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan, dan dalam mengemukakan informasi materiil yang relevan mengenai perusahaan.

Dasar Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Penerapan GCG di WIKA mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

1
Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
2
Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
3
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2001 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero)
4
Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN
5
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.8/ POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik
6
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.31/ POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik
7
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.21/ POJK.04/2015 Tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka

Selain itu, untuk lebih mengefektifkan penerapan GCG, perusahaan juga mengkaji praktik-praktik bisnis terbaik yang meliputi:

Prinsip-prinsip Corporate Governance untuk Stated Owned Company yang dikembangkan oleh Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)