Profil PPID

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Penyampaian informasi merupakan kegiatan perusahaan untuk memberikan atau menyediakan informasi kepada pemohon atau peminta informasi publik sesuai kebutuhannya. Dalam penerapannnya, PPID atau Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi merupakan pejabat yang bertanggung jawab dalam penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi di PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk. diatur berdasarkan Surat Keputusan Sekretariat Perusahaan Nomor SK.01.09/A.SEKPER.00001/2020.

Visi

Menjadi penyedia informasi publik bagi Badan Usaha Milik Negara untuk menjaga stabilitas aktivitas perusahaan dalam memenuhi kewajibannya

Misi

Memberikan pelayanan informasik publik yang dibutuhkan kepada pemohon informasi
Menyediakan informasi yang sepatutnya diterima oleh pemohon informasi
Melaksanakan service excellent dalam menjalankan tugas

Struktur Organisasi

PPID PT Wijaya Karya (Persero) tbk

Lingkup Tugas dan Tanggung Jawab PPID

Tugas dan Fungsi:
1. Supervisi dan evaluasi kinerja PPID
2. Menyelesaikan masalah terkait Manajemen Pengelolaan & Pelayanan Informasi Publik
3. Memastikan Manajemen Pengelolaan & Pelayanan Informasi Publik berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Tugas dan Fungsi :
1. Koordinasi pengumpulan seluruh informasi Publik dari setiap unit kerja
2. Koordinasi pendataan informasi publik yang dikuasai
3. Penyediaan pelayanan informasi Publik
4. Menindaklanjuti permohonan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
5. Melakukan uji konsekuensi jika dibutuhkan
6. Memastikan pengajuan keberatan sesuai prosedur
Tugas dan Fungsi :
1. Membantu PPID dalam menyimpan, mengklasiﬁkasikan & menyediakan informasi
2. Membantu PPID menyiapkan laporan berkala
3. Mengelola pencatatan permohonan informasi dan keberatan
4. Memberikan pelayanan permohonan informasi
5. Pemutakhiran Daftar Informasi Publik

Maklumat

Dengan ini kami menyatakan akan berupaya memberikan Pelayanan Informasi Publik yang berkaitan dengan penyediaan, pengumpulan, pendokumentasian dan pelayanan informasi yang diperlukan oleh publik terhadap PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk. sebagaimana telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Sekretariat Perusahaan Nomor SK.01.09/A.SEKPER.00001/2020.

Untuk mewujudkan komitmen Keterbukaan Informasi, kami siap menerima saksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atasan PPID
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

TTD
Mahendra Vijaya
Corporate Secretary

Daftar Informasi Publik

PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk menyediakan informasi-informasi sesuai ketentuan Undang-Undang sebagai berikut :

Informasi Wajib Berkala

PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk menyediakan Informasi Secara Berkala antara lain:

Lihat Dokumen

Prosedur Pengajuan

Pemohon informasi mengisi form permohonan informasi

Datang langsung menemui PPID
Melalui Email / Website WIKA

Form Permohonan Informasi

Alasan Pengajuan Keberatan

Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam pasal 17
Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 9
Tidak ditanggapinya permintaan informasi
Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta
Tidak dipenuhinya permintaan informasi
Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam undang-undang ini

Form Pengajuan Keberatan

Menjalankan Keputusan Mediasi dalam Sengketa Informasi

Pengajuan Sengketa
Jika dalam 10 hari masa kerja badan publik tidak merespon dan memberikan informasi yang diminta pemohon bisa mengajukan keberatan kepada atasan badan publik.
Mediasi
Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mediasi dengan jangka waktu 14 hari dan dapat diperpanjang satu kali dalam waktu 7 hari kerja.

Form Pengajuan Keberatan

Menjalankan keputusan Komisi Informasi yang telah berkekuatan hukum tetap

Apabila pemohon tidak puas atau tidak menerima hasil mediasi dan adjukasi, pemohon dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Gugatan ke pengadilan diajukan maksimal 14 hari setelah hasil keputusan KIP keluar.
Pengajuan Sidang ke Sengketa
Gugatan kepada Badan Publik Negara diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara
Gugatan kepada Badan Publik selain Negara diajukan ke Pengadilan Negeri
Bila pemohon tidak puas atau tidak menerima hasil sidang sengketa, proses penyelesaian dilakukan dengan mengajukan kasasi.